Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan perlu ada pemisahan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Peserta Mandiri, demi memperjelas penggunaan anggaran.

“Kita ingin sekarang memperjelas kantongnya, jadi PBI ada kantong sendiri, dan peserta mandiri ada kantong sendiri juga, jadi kita ingin tahu berapa sih sebetulnya anggaran yang digunakan oleh PBI dan Peserta Mandiri,”jelas Ermalena, usai RDPU Panja BPJS, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Lebih lanjut, Erma menjelaskan, bahwa dengan pemisahan tersebut bisa dihitung berapa seharusnya premi yang akan dialokasikan kepada PBI dan Peserta Mandiri. “Harus dihitung secara sistematis agar  defisit 5 triliun yang kita risaukan itu bisa diatasi,” terangnya.

 Erma menambahkan, harus ada evaluasi, karena APBN sekarang yang membayar premi sekitar Rp. 23.500 ditahun 2016, “Premi ini sudah naik dari sebelumnya Rp. 19,225, itu juga kita sudah hitung, namun ternyata masih ada defisit lain,”ujar Politisi PPP Dapil NTB ini.

Jika melihat hitungan dari para pakar, jelas Erma, jika tidak ingin defisit, premi yang dibayarkan itu di nominal Rp. 37.000 per orang, “Itu para pakar yang menghitung, kami tidak tahu cara penghitungannya, tapi negara belum bisa memenuhi, jadi tetap pada kisaran Rp. 23.500 per orang,”paparnya.

Dari sisi pendataan, ungkap Erma, belum menjamin seluruh peserta PBI menerima kartu, “Artinya belum menjamin seluruh peserta PBI itu akan mendapatkan pelayanan kesehatan, kenapa ini bisa terjadi, karena kita melihat sistem pendataan masih punya masalah,”paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, DPR berharap sistem pendataan ini menjadi perhatian yang serius, agar fasilitas yang dibutuhkan oleh PBI dan Peserta Mandiri bisa terpenuhi dan hak masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan harus ada.

Anggaran kesehatan, menurut Erma naik menjadi 5 persen, “Naiknya anggaran 5 persen ternyata memang sebagian besar itu naiknya premi BPJS, dan jika premi BPJS naik kemudian peserta PBI dan Peserta Mandiri bertambah, ternyata fasilitas kesehatannya tidak bertambah,”kata Erma.

Komisi IX DPR kata Erma, berharap ada solusi program-program yang sifatnya preventif dan meminta Kemenkes, BPJS dan seluruh masyarakat punya komitmen untuk menjaga kesehatan.(ria,nt) foto : jay/parle/hr.